*)Dr. H. Ahmad Effendy Choirie, M.Ag., M.H. 

Pendahuluan 

Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriyah bukan sekadar pergantian angka dalam kalender Islam. Lebih dari itu, ia merupakan momentum spiritual, moral, dan sosial untuk melakukan introspeksi serta memperbaiki arah perjalanan hidup, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa.

Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah merupakan salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah peradaban manusia. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan perpindahan cara berpikir, cara memimpin, cara membangun masyarakat, dan cara mewujudkan keadilan. Dari hijrah itulah lahir masyarakat Madinah yang menjunjung tinggi persaudaraan, keadilan, kesetaraan, toleransi, dan kesejahteraan bersama.

Semangat hijrah itulah yang seharusnya menjadi inspirasi bagi Indonesia hari ini. Setelah lebih dari delapan dekade merdeka, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius yang menghambat terwujudnya cita-cita kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Karena itu, Tahun Baru Hijriyah 1448 menjadi momentum yang tepat untuk menyerukan sebuah hijrah kebangsaan, yaitu hijrah dari politik kekuasaan yang hedonis menuju politik kesejahteraan rakyat yang humanis dan populis. 

Ketika Politik Terjebak pada Kekuasaan dan Kemewahan 

Pada hakikatnya, politik adalah sarana untuk mencapai kemaslahatan rakyat. Politik seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa. Namun dalam praktiknya, politik sering kali bergeser menjadi arena perebutan kekuasaan, jabatan, fasilitas, dan berbagai privilese yang menjauh dari kepentingan rakyat.

Tidak sedikit energi bangsa yang habis untuk kompetisi politik yang berkepanjangan, konflik elite, manuver kekuasaan, dan perebutan pengaruh. Sementara itu, persoalan mendasar rakyat masih terus berlangsung.

Kemiskinan masih menjadi kenyataan yang dihadapi jutaan rakyat Indonesia. Kesenjangan sosial semakin terasa. Pengangguran masih menjadi tantangan. Harga kebutuhan pokok sering kali naik lebih cepat dibandingkan kemampuan ekonomi masyarakat. Pendidikan berkualitas belum sepenuhnya dapat diakses oleh seluruh anak bangsa. Pelayanan kesehatan masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Di sisi lain, publik menyaksikan gaya hidup mewah sebagian pejabat dan elite kekuasaan yang sering kali menimbulkan jarak psikologis dengan kehidupan rakyat kebanyakan. Ketika rakyat diminta berhemat, sebagian pejabat justru mempertontonkan kemewahan. Ketika rakyat dibebani berbagai pungutan dan pajak, sebagian elite menikmati berbagai fasilitas negara yang sangat besar.

Fenomena inilah yang oleh banyak kalangan disebut sebagai gejala politik kekuasaan yang hedonis, yakni politik yang lebih berorientasi pada kenikmatan kekuasaan daripada pengabdian kepada rakyat. 

Indonesia Kaya, Mengapa Rakyat Belum Sejahtera? 

Indonesia sesungguhnya merupakan salah satu negara yang paling kaya sumber daya alam di dunia. Negeri ini memiliki cadangan nikel terbesar, kekayaan mineral yang melimpah, hasil laut yang luar biasa, kawasan hutan yang luas, tanah yang subur, serta posisi geopolitik yang sangat strategis.

Selain itu, Indonesia juga memiliki bonus demografi berupa jumlah penduduk usia produktif yang besar, yang seharusnya menjadi modal utama untuk mempercepat kemajuan bangsa. Namun pertanyaan yang terus muncul adalah: mengapa di negeri yang kaya ini masih banyak rakyat yang hidup dalam kesulitan?

Jawabannya tentu tidak sederhana. Namun salah satu penyebab utamanya adalah belum optimalnya tata kelola pemerintahan, masih tingginya korupsi, kebocoran anggaran, serta kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Padahal Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, semangat hijrah harus diwujudkan dalam keberanian melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan yang belum mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata.

Politik Kesejahteraan Rakyat yang Humanis dan Populis 

Apa yang dimaksud dengan politik kesejahteraan rakyat yang humanis dan populis? Politik kesejahteraan adalah politik yang menempatkan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan.Politik yang ukuran keberhasilannya bukan terletak pada besarnya kekuasaan yang dimiliki, melainkan pada meningkatnya kualitas hidup rakyat.

Politik yang humanis berarti politik yang menghormati martabat manusia. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan rakyat kecil, petani, nelayan, buruh, guru, santri, mahasiswa, pelaku UMKM, perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Sementara politik yang populis berarti politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya melayani kepentingan kelompok elite tertentu. Politik kesejahteraan rakyat harus tercermin dalam berbagai kebijakan nyata, antara lain:

● Pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau. 

● Pelayanan kesehatan yang mudah diakses seluruh rakyat. 

● Penciptaan lapangan kerja yang luas. 

● Penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM. 

● Perlindungan terhadap petani, nelayan, dan buruh.

● Pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

● Jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. 

● Pemberantasan korupsi secara konsisten dan berkeadilan. 

Inilah politik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, Pancasila, dan amanat konstitusi. 

Hijrah dari Korupsi Menuju Integritas 

Tidak mungkin kesejahteraan dapat terwujud tanpa integritas. Korupsi merupakan musuh utama kesejahteraan rakyat. Korupsi menggerogoti anggaran pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, dan menghambat kemajuan bangsa. Allah SWT berfirman: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." (QS. Al-Baqarah: 188) Rasulullah SAW juga memberikan peringatan keras terhadap penyalahgunaan amanah. 

Karena itu, hijrah kebangsaan harus dimulai dengan membangun budaya integritas. Pemimpin harus memberi teladan. Aparat penegak hukum harus bertindak adil dan tegas. Sistem pemerintahan harus transparan dan akuntabel. Dan masyarakat harus ikut mengawasi jalannya pemerintahan.Korupsi b

ukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan peradaban. 

Membangun Negara yang Hadir untuk Rakyat 

Tujuan akhir dari seluruh proses politik adalah menghadirkan negara yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Negara harus hadir ketika petani kesulitan pupuk.

Negara harus hadir ketika nelayan menghadapi keterbatasan modal. 

Negara harus hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan.

Negara harus hadir ketika masyarakat miskin membutuhkan pendidikan dan layanan kesehatan. 

Negara harus hadir ketika penyandang disabilitas memperjuangkan hak-haknya. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang adil untuk hidup sejahtera dan bermartabat.

Inilah makna sesungguhnya dari keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. 

Penutup: Saatnya Hijrah Kebangsaan 

Tahun Baru Hijriyah 1448 mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk berubah. Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban besar karena beliau berani meninggalkan keadaan yang tidak ideal menuju kehidupan yang lebih baik.

Indonesia juga memerlukan keberanian yang sama. Keberanian untuk berhijrah dari korupsi menuju integritas. Keberanian untuk berhijrah dari ketidakadilan menuju keadilan. Keberanian untuk berhijrah dari pemborosan menuju efisiensi. Keberanian untuk berhijrah dari kemiskinan menuju kesejahteraan. Dan yang paling penting, keberanian untuk berhijrah dari politik kekuasaan yang hedonis menuju politik kesejahteraan rakyat yang humanis dan populis.

Momentum Tahun Baru Hijriyah 1448 hendaknya menjadi titik tolak lahirnya kesadaran baru bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir. Kekuasaan hanyalah sarana untuk mengabdi kepada rakyat. Ukuran keberhasilan pemimpin bukanlah kemewahan yang dinikmatinya, melainkan kesejahteraan yang dirasakan rakyatnya.

Semoga semangat hijrah Nabi Muhammad SAW menginspirasi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, lebih bersih, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriyah. Saatnya Indonesia Hijrah dari Politik Kekuasaan yang Hedonis Menuju Politik Kesejahteraan Rakyat yang Humanis dan Populis. Wallahu a'lam bish-shawab.***

*)Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Anggota DPR/MPR RI 1999–2013