redaksi Opini 14 Januari 2026 3 kali Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Anggota DPR/MPR RI 1999–2013

Oleh: A. Effendy Choirie
Ketua Umum DNIKS

Pendahuluan
Perdebatan tentang Pilkada langsung versus Pilkada melalui DPRD bukanlah sekadar soal teknis pemilihan, melainkan pertarungan ideologis tentang arah demokrasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Di balik argumen efisiensi anggaran dan stabilitas politik, tersimpan pertanyaan mendasar: siapa yang paling berdaulat—rakyat atau elite politik?

Sebagai bangsa yang lahir dari semangat anti-penindasan, Indonesia seharusnya tidak mundur dari prinsip demokrasi substantif: kekuasaan harus sedekat mungkin dengan rakyat, dan kesejahteraan harus menjadi tujuan utama politik.

Pilkada Langsung: Mahal, Tapi Memberi Ruang Kedaulatan Rakyat
Pilkada langsung sering dikritik karena biaya tinggi, konflik horizontal, dan politik uang. Kritik ini tidak sepenuhnya salah, tetapi keliru jika dijadikan alasan untuk mencabut hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri. Dalam Pilkada langsung:

 Rakyat menentukan langsung kepala daerahnya
 Kepala daerah memiliki legitimasi kuat
 Rakyat punya daya kontrol politik melalui suara
 Hubungan pemimpin–warga bersifat langsung dan bertanggung jawab

Masalahnya bukan pada sistem langsung, melainkan pada:
 Lemahnya penegakan hukum
 Oligarki partai
 Mahal dan tidak adilnya sistem pendanaan politik
 Politik uang yang dibiarkan

Menghapus Pilkada langsung karena praktik buruk sama dengan membakar rumah karena tikus, bukan membasmi tikusnya.

Pilkada Lewat DPRD: Efisien atau Elitis?
Pilkada melalui DPRD sering dipromosikan sebagai:
 Lebih murah
 Lebih cepat
 Lebih stabil

Namun di balik itu, terdapat bahaya besar bagi kesejahteraan rakyat.

Pengalaman masa lalu menunjukkan:
 Proses pemilihan tertutup dan transaksional
 Kepala daerah lebih loyal pada elite partai daripada rakyat
 Aspirasi masyarakat terputus oleh tembok parlemen
 Korupsi politik justru lebih sistemik dan sunyi

Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka: Rakyat hanya menjadi penonton, bukan pemilik kedaulatan.

Dalam sistem ini, kesejahteraan rakyat bukan prioritas utama, karena kepentingan elite lebih menentukan arah kebijakan.

Kesejahteraan Rakyat Butuh Pemimpin yang Takut pada Rakyat
Kesejahteraan sosial—pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perlindungan kelompok rentan— tidak lahir dari efisiensi anggaran semata, tetapi dari keberanian politik dan empati sosial.

Pemimpin yang dipilih langsung:
 Lebih sensitif terhadap kemiskinan
 Lebih takut kehilangan dukungan rakyat
 Lebih terdorong membuat kebijakan populis–progresif

Sebaliknya, pemimpin hasil kesepakatan DPRD:
 Takut pada elite
 Terikat utang politik
 Cenderung pragmatis dan elitis

Bagi DNIKS, kesejahteraan sosial hanya mungkin terwujud jika kebijakan lahir dari mandat rakyat, bukan dari ruang gelap negosiasi politik.

Solusi: Perbaiki Demokrasi, Bukan Mundur dari Demokrasi
Jika tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat, maka solusi yang benar adalah:
1. Tetap mempertahankan Pilkada langsung
2. Memperketat pendanaan politik dan audit dana kampanye
3. Memperkuat pendidikan politik rakyat
4. Menegakkan hukum tanpa kompromi terhadap politik uang
5. Mendorong peran masyarakat sipil dan organisasi sosial

Demokrasi memang mahal, tetapi ketidakadilan sosial jauh lebih mahal.

Penutup
Pilkada langsung bukan sistem sempurna, tetapi paling mendekati cita-cita keadilan sosial. Mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah langkah mundur yang berpotensi menjauhkan rakyat dari kesejahteraan. Indonesia tidak kekurangan elite pintar, tetapi kekurangan pemimpin yang benar-benar berpihak pada rakyat. Kesejahteraan tidak lahir dari penghematan demokrasi, melainkan dari keberanian memperjuangkannya.