Rudi Andries Opini 23 Mei 2026 48 kali Waketum DNIKS dan Pengawas Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII)

Oleh: Rudi Andries – Waketum DNIKS dan Pengawas Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII)

Pertemuan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) bersama Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII) dengan Menteri Lingkungan Hidup RI, Moh. Jumhur Hidayat, Rabu (20/5/2026), di kantornya Lantai 10 Gedung Kementerian Lingkungan Hidup, South Tower Plaza Kuningan, membuka ruang penting bagi arah baru kebijakan karbon Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut Rudi Andries selaku Wakil Ketua Umum DNIKS, didampingi Dr. M. Hatta Taliwang, Dr. Sapuan, dan Drs. Eko Cahyono dari unsur pimpinan DNIKS, serta ABII yang diwakili mr. Phil Rickard selaku Direktur Eksekutif dan Ira Devianty Wasekjen ABII menegaskan bahwa ekonomi karbon tidak boleh berhenti sebagai perdagangan sertifikat emisi semata. Nilai ekonomi karbon harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan kampung, khususnya kaum tani, pekerja perkebunan, serta komunitas yang selama ini berada di garis depan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Salah satu fokus pembahasan adalah pengembangan biochar sebagai bagian dari ekosistem carbon removal economy Indonesia. Berbeda dengan pendekatan karbon konvensional, biochar menawarkan kombinasi unik antara pengurangan karbon permanen, peningkatan kualitas tanah, produktivitas pertanian, dan penguatan ekonomi desa.

DNIKS dan ABII menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek biochar, mulai dari ragam feedstock biomassa pertanian Indonesia, proses pirolisis, kualitas biochar, proses charging sebelum aplikasi ke tanah, sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), hingga potensi nilai ekonomi karbon yang dapat dihasilkan.

Di tengah meningkatnya tren global terhadap carbon removals, Indonesia memiliki peluang strategis menjadi salah satu pusat utama ekonomi karbon dunia. Kekayaan biomassa nasional, kawasan tropis, mangrove, gambut, serta kapasitas komunitas pedesaan merupakan modal yang sangat besar apabila dikelola dengan standar nasional yang kredibel dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, DNIKS juga menyerahkan buku ringkasan dialog strategis mengenai biochar dan ekonomi karbon Indonesia yang dilengkapi sejumlah infografik kebijakan. Salah satu gagasan yang turut diperkenalkan adalah Dual Reserve Sovereign Assets Framework, yaitu kerangka pemikiran mengenai sekuritisasi aset strategis nasional seperti emas dan karbon melalui instrumen modern, termasuk gold token, sekuritisasi unmined gold, carbon bonds, dan instrumen pembiayaan hijau lainnya.

Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menunjukkan perhatian serius terhadap berbagai gagasan yang disampaikan dan menyatakan komitmennya untuk melibatkan DNIKS dan ABII dalam berbagai forum diskusi serta focus group discussion terkait perumusan regulasi karbon nasional ke depan.

Momentum ini penting untuk memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau Indonesia tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga memperkuat keadilan sosial, kedaulatan sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat luas mencapai Visi Presiden Prabowo Subianto yaitu Indonesia Emas 2045.

Karbon Indonesia pada akhirnya bukan hanya tentang lingkungan, tetapi tentang masa depan pembangunan nasional. @RA_DNIKS_ABII