(021) 384-4718

Profile DNIKS

Tentang DNIKS

Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) adalah Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) TIngkat Nasional. Didirikan pertama kali tanggal 15 Juli 1970 melalui Musyawarah Nasional Badan Pembina dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (BPKKS). DNIKS adalah organisasi nonpemerintah, bersifat terbuka, independen, serta mandiri.

Landasan hukum saat ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan legalitasnya dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial RI No: 72/HUK/2010 degan tugas pokok mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Di tingkat provinsi dibentuk Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) atau menggunakan nama LKKS Provinsi. Terdapat 30 BKKKS/LKKS sebagai anggota atau jaringan kerja tingkat Provinsi. Di kabupaten/kota dibentuk Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) atau disebut sebagai LKKS Kabupaten/Kota. Masing-masing tingkatan LKKS bersifat otonom. DNIKS dan LKKS adalah lembaga berbadan hukum berbentuk perkumpulan. Meningkatnya jumlah pesebaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Indonesia sebagai bentuk dan sarana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kesejahteraan Sosial tahun 2011, mencatat bahwa jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang ada di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 25.406 (dua puluh lima ribu empat ratus enam) LKS, ditambah dengan anggota DNIKS (BKKKS/LKKS Provinsi di Seluruh Indonesia dan Organisasi Sosial Tingkat Nasional) sebanyak 25.000.000 (dua puluh lima juta) LKS. Keberadaan dan peran LKS sangat Relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pengurus DNIKS periode 2017-2021 merupakan hasil Musyawarah Nasional ke VIII tahun 2017 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) DNIKS tahun 2017 tersebut Tantyo Adji Sudharmono telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DNIKS Periode 2017-2021 serta DR. Dewi Motik Pramono, MSi. sebagai Wakil Ketua Umum, Prof. DR. Haryono Suyono sebagai Ketua Badan Pertimbangan/Penasihat dan DR. Tjuk Kasturi Sukiadi, SE sebagai Ketua Badan Perwakilan Anggota.

Selain 30 LKKS/BKKKS provinsi, DNIKS juga memiliki 34 Orsosnas sebagai anggota. Untuk menjadi anggota persyaratannya Orsosnas memiliki visi dan misi sejalan dengan DNIKS, sekurang-kurangnya punya cabang di 10 Provinsi dan bersedia mengikuti ketentuan organisasi. Keputusan sebagai anggota ditetapkan Badan Perwakilan Anggota.

DNIKS sejak berdiri hingga tahun 2018 ini telah mengalami beberapa kali periode kepengurusan : Deklarator (1967-1970), Ibu Johana Sunarti A.H. Nasution (1970-1985), M.Noer (1985-1990), H. Gatot Suherman (1990-1995), Bustanil Arifin, SH (1995-2005), dan Prof. DR. Haryono Suyono (2005-2017), dan Tantyo Adji Sudharmono (2017-2021).