(021) 384-4718

Berita DNIKS

Sekjen dan Ketua Umum DNIKS yang baru Periode Tahun 2017-2021

DEWAN NASIONAL INDONESIA KESEJAHTERAAN SOSIAL 
                                                                         (DNIKS)

Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) adalah Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) TIngkat Nasional. Didirikan pertama kali tanggal 15 Juli 1970 melalui Musyawarah Nasional Badan Pembina dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (BPKKS). DNIKS adalah organisasi nonpemerintah, bersifat terbuka, independen, serta mandiri.

Landasan hukum saat ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan legalitasnya dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial RI No: 72/HUK/2010 degan tugas pokok mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Di tingkat provinsi dibentuk Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) atau menggunakan nama LKKS Propinsi. Terdapat 30 BK3S/LKKS sebagai anggota atau jaringan kerja tingkat Provinsi. Di kabupaten/kota dibentuk Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) atau disebut sebagai LKKS Kabupaten/Kota. Masing-masing tingkatan LKKS bersifat otonom. DNIKS dan LKKS adalah lembaga berbadan hukum berbentuk perkumpulan.

Pengurus DNIKS periode 2013-2017 merupakan hasil Musyawarah Nasional ke VII tahun 2013 di Surabaya, Jawa Timur. Pelantikan Pengurus dilakukan oleh Meteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI (DR. Agung Laksono) pada tanggal 17 September 2013 di Jakarta.

Selain 30 LKKS/BK3S provinsi, DNIKS juga memiliki 34 Orsosnas sebagai anggota. Untuk menjadi anggota persyaratannya Orsosnas memiliki visi dan misi sejalan dengan DNIKS, sekurang-kurangnya punya cabang di 10 Provinsi dan bersedia mengikuti ketentuan organisasi. Keputusan sebagai anggota ditetapkan Badan Perwakilan Anggota.

DNIKS ini terbentuk dengan terlebih dahulu oleh pemikiran dari para delegasi indonesia seusai memenuhi undangan The thirtienth International Conference of ICSW (International Council on Social Welfare) suatu organisasi kesejahteraan sosial tingkat dunia atau International, di Washington DC. Para Mantan Delegasi Indonesia yang terdiri dari Mr. Soemantri Praptokoesomo A.M. Pasila, S.TH. Djajat Drajat, Mr. Alwi Sutan Osman, Dr. Salekan. Mr. Ijas Suahnada, Narasaruddin Latif, pada tanggal 8 Juli 1967 meresmikan pembentukan Komite Nasional untuk Kesejahteraan Sosial (KNKS), dengan penandatanganan Piagam pendiriannya oleh ketujuh orang tersebut pada tanggal 17 Juli 1967, yang kemudian  menjadi tanggal kelahiran DNIKS.

DNIKS sejak berdiri hingga tahun 2018 ini telah mengalami beberapa kali periode kepengurusan : Deklarator (1967-1970), Ibu Johana Sunarti A.H. Nasution (1970-1985), M. Noer (1985-1990), H. Gatot Suherman (1990-1995), Bustanil Arifin, SH (1995-2005), dan Prof. Dr. Haryono Suyono (2005-2017), dan Tantyo Adji Sudharmono (2017-2021).

MISI DNIKS

1.   Mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial 

2.   Membina organisasi/lembaga sosial 

3.   Mengembangkan model penyenggaraan kesejahteraan sosial 

4.   Menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

5.   Melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial

6.   Berperan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial tingkat nasional dan Internasional

VISI DNIKS 

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera dan beradilan.


TUGAS POKOK DNIKS SESUAI UU NO. 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL :

 a.       Mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial ;

b.      Membina organisasi/lembaga sosial ;

c.       Mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial ;

d.      Menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejateraan sosial ; dan 

e.      Melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.


POKOKPOKOK PROGRAM  kerja dniks tahun 2017-2021 

1.     Advokasi keberadaan, peran, dan aksesibilitas sistem sumber DNIKS serta organisasi-organisasi  anggotanya, baik di Pusat maupun didaerah, kepada Pemerintah atau lembaga legislatif baik di Pusat maupun Daerah, melalui penguatan legalisasi organisasi dan aksesibilitas sistem sumber.

2.     Advokasi kebijakan kesejahteraan sosial dan hak-hak dasar masyarakat yang kurang beruntung, aksesibilitas terhadap kesempatan dan sumber-sumber pelayanan dan sumber-sumber kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan serta jaminan sosial, melalui pengkajian peraturan per undang-undangan baik pusat maupun daerah.

3.     Peningkatan kapasitas SDM anggota organisasi dan peningkatan efektifitas pemberdayaan kelembagaan melalui pelatihan, pendampingan, serta seminar/workshop/lokakarya, dll.

4.     Pengkajian perundang-undangan dan kebijakan kesejahteraan sosial, serta penelitian pengembangan inovasi dan diseminasi model-model penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

5.     Pengembangan jejaring koordinasi, komunikasi, kerjasama dan kemitraan baik dengan organisasi-organisasi,badan-badan atau lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun non pemerintah, di pusat maupun di daerah, Perguruan Tinggi, serta dengan dunia usaha (CSR), baik Regional, Nasional maupun Internasional.

6.     Responsif terhadap isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat melalui pembinaan budaya peduli, program program aksi, dan penyusunan rekomendasi.

7.     Penyediaan Dana dan Informasi sebagai basis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh anggota.

DNIKS dari  tahun 1967 dari dulu pendanaanya selalu di tanggung dari pemerintah, Semenjak Reformasi DNIKS baru bergabung dengan Ketua Umum, karena Ketua Umum di dukung oleh Yayasan yang punya dana cukup besar. Namun pada saat Ketua Umum DNIKS periode 2017-2021 lebih berusaha untuk lebih mandiri, sehingga menghasilkan dana sendiri yang disebabkan karena minimnya bantuan dana dari pemerintah.

Setiap Anggota DNIKS dalm setiap tahun minimal membantu atau menyantuni baik langsung ataupun tidak langsung minimal sebanyak 1000(seribu) orang.

Adanya permasalahan social yang dihadapi DNIKS terkait dengan kwalitas dari modal sumber daya manusia merupakan program DNIKS dengan tujuan human capital  dari seluruh penggiat dan pekerja sosial, sehingga kita semua mampu menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang serba digital, hal ini merupakan tantangan terbesar DNIKS. Kepengurusan DNIKS 2017-2021 dalam melaksanakan program kerja hasil Munas DNIKS tahun 2017 akan mengacu kepada antisipasi terhadap risiko sosial pada era Revolusi Industri 4.0.

Komitmen sebagai organisasi sosial untuk memberikan tenaga dan pemikirannya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan dukungan dan perhatian.